Sudah bertahun – tahun lamanya Pembangunan di Indonesia selalu berpusat pada Pulau Jawa (jawa sentris) dari segi ekonomi, pendidikan , budaya hingga politik yang mengakibatkan terjadilah pembangunan yang tidak merata antarwilayah. PDB Indonesia 58% berada di Jakarta dan 56% penduduk berdiam di Pulau Jawa. Hal tersebut sangat rawan memicu adanya permasalahan yang serius yaitu disintegrasi bangsa jika tidak diatasi dengan segera. Oleh karena itu di era kepemimpinan Presiden Jokowi beliau mencetuskan adanya pemindahan ibu kota negara Indonesia yang semula berada di DKI Jakarta akan dipindahkan di Kalimantan Timur, dengan pembangunan ibu kota negara yang di kenal Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi menurutnya pencetusan pemindahan ibu kota telah digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun dengan tujuan sebagai langkah awal pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi nasional , pembangunan berkelanjutan dengan konsep smart city. Alasan utama pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan dikarenakan wilayah geografisnya yang dianggap sesuai dengan konsep kota masa depan.Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai pada Juli 2022 yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2045.
Hal tersebut tentunya mendapat banyak kritik dari masyarakat, dikarenakan pemindahan ibu kota negara dianggap terlalu terburu – buru. Melakukan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari DKI Jakarta menjadi Kalimantan Timur bukanlah hak yang mudah , ini merupakan hal yang kompleks yang harus dipikirkan dengan matang karena menyangkut pergantian pusat kegiatan sosial, Jakarta yang sudah menjadi kota administratif, biaya yang tidak murah, kondisi lingkungan Kawasan baru dan faktor lainnya. Indonesia dinilai terlalu terburu-buru dalam hal ini. Pasalnya Amerika yang telah berhasil memindahkan ibu kota negara dari Kota New York ke Washington DC yang semula merupakan tanah yang kosong, membutuhkan waktu selama satu dekade dari 1790 dan pemindahan pusat pemerintah secara penuh pada tahun 1800. Lantas mengapa Indonesia harus terkesan terburu – buru dalam hal ini.
Banyak kalangan menilai target ini terlalu terburu-buru mengingat skala proyek yang sangat besar dan kompleks. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, rumah dinas, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan belum sepenuhnya siap. Jika dipaksakan, dikhawatirkan kualitas pembangunan tidak maksimal dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Selain itu, banyak pendapat bahwa Jakarta sebenarnya masih bisa diperbaiki tanpa harus memindahkan ibu kota. Solusi alternatif seperti pembangunan transportasi massal yang lebih efisien, revitalisasi lingkungan, serta penataan tata ruang kota bisa menjadi pilihan yang lebih realistis dan tidak menguras sumber daya sebesar pemindahan ibu kota.
Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan infrastruktur, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan memang merupakan visi jangka panjang yang ambisius.Namun, langkah yang terlalu cepat tanpa kesiapan matang berisiko menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.Oleh karena itu, kebijakan ini seharusnya dilakukan dengan pendekatan bertahap, transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan para ahli lintas bidang.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan bukanlah kebijakan yang sepenuhnya keliru, tetapi percepatan yang dilakukan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kesiapan dan keberlanjutan proyek ini. Indonesia perlu menyeimbangkan antara ambisi politik, kebutuhan pembangunan, dan kelestarian lingkungan agar IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan bangsa, bukan sekadar proyek yang dipaksakan.