Akhir November 2025 Aceh dilanda hujan ekstrem yang memicu banjir bandang dan longsor hebat. BMKG mencatat terbentuknya Siklon Tropis “Senyar” di Selat Malaka pada 26 November 2025 yang membawa suplai uap air besar sehingga turun hujan sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara[1]. Sejumlah sungai meluap dan mengikis badan sungai hingga menenggelamkan permukiman. Muhammad Ali (70), warga Meureudu (Pidie Jaya) menggambarkan pengalaman pahit saat rumah dan jembatan desanya hancur tersapu lumpur bandang pada malam 26 November lalu[2]. Banyak desa terpencil terisolasi, memaksa warga bertahan tanpa makan-minum selama berhari-hari hingga jalur transportasi dibuka kembali.
Data resmi mencatat dampak luas bencana. Hingga 6 Desember 2025, BNPB melaporkan Aceh menjadi provinsi terdampak paling parah di Sumatera dengan 359 jiwa meninggal dunia[3]. Sebagai ilustrasi, BPBD Aceh Utara melaporkan 418.109 jiwa terdampak banjir, dengan 69.020 jiwa (17.896 KK) mengungsi, 162 orang meninggal, serta 6 orang masih hilang[4][5]. Secara total BNPB mencatat sekitar 443.000 jiwa pengungsi di seluruh Aceh per 2 Desember 2025[6]. Korban luka-luka mencapai lebih dari seribu orang, termasuk rentan (ibu hamil 1.080 orang, balita 7.127 orang)[7]. Infrastruktur publik hancur: BPBD Aceh Utara mencatat 119.598 unit rumah terendam (16.793 rusak berat), ratusan ruas jalan terputus (432 ruas terdampak), 51 jembatan rusak, serta 383 sekolah dan puluhan fasilitas kesehatan rusak[8]. Kerusakan lahan pertanian pun besar: 14.509 ha sawah dan 10.674 ha tambak terendam banjir[8].
Infrastruktur vital jatuh korban: banyak jembatan amblas, seperti yang terjadi di Pante Lhong (Bireuen). Banjir bandang menghancurkan sejumlah jembatan di Aceh, memutus akses jalan utama dan menimbulkan puluhan desa terisolasi[9][10].
Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur ini mendorong aparat daerah dan pusat bergerak cepat. BNPB, TNI/Polri, dan Basarnas mengerahkan tim SAR dan helikopter untuk evakuasi dan distribusi logistik[11]. Presiden Prabowo Subianto turut mengirim bantuan 33 unit alat komunikasi, 33 genset, 14 kendaraan tangki, 750 dus mie instan, dan 129 tenda pengungsian ke wilayah terdampak[12]. Pusat Data BNPB mencatat hingga 1 Desember Aceh sudah kehilangan 156 jiwa dengan 181 orang hilang, sementara total pengungsi mencapai 479.300 jiwa (dengan konsentrasi tertinggi di Aceh Utara)[13]. Pemerintah menerjunkan operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat Cessna untuk mempercepat turunnya hujan[14], serta mengaktifkan jaringan Starlink untuk menjamin komunikasi di daerah terisolir[15]. Untuk mempercepat akses darat, Kementerian PUPR bersama TNI telah membangun jembatan Bailey sementara di beberapa lokasi kritis. Misalnya, jembatan Bailey di Teupin Mane (Bireuen–Bener Meriah) sudah bisa dilalui warga sejak 14 Desember 2025, memulihkan jalur logistik vital[9][16].
Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia Sementara itu, warga menunjukkan kreativitas demi bertahan hidup. Di Desa Juli (Bireuen), penduduk terpaksa menyeberang sungai dengan alat sederhana untuk keluar dari daerah terendam[17]. Kisah pilu lainnya datang dari Aceh Tamiang: seorang ibu korban bencana bercerita harus “3 hari 3 malam menahan haus tanpa air minum” sebelum bantuan tiba – dan ketika bantuan datang pun hanya “beras dua gelas per keluarga”[18][19]. Kondisi ini mengingatkan pemerintah agar distribusi logistik lebih cepat dan merata ke daerah terisolasi.
Para ahli memperkuat temuan di lapangan dengan analisis penyebab. BMKG menegaskan keberadaan Siklon Tropis Senyar meningkatkan intensitas hujan sangat lebat di Aceh akhir November lalu[1][20]. Menurut Dr. Annisa Trisnia Sasmi (UGM Surakarta), curah hujan di atas 300 mm per hari – dipicu Senyar – merupakan faktor pemicu utama banjir ekstrem ini[20]. Selain itu, Pakar Hidrologi UGM Prof. Agus Maryono menyebut faktor antroposferik seperti kerusakan hutan hulu juga ikut memperparah limpasan air (run-off) dan penyumbatan aliran sungai[21]. Tim Geologi ESDM juga menjelaskan penyebab banjir Sumatera sebagai kombinasi curah hujan ekstrim, topografi lereng curam, dan litologi yang lapuk[22]. Warga setempat pun merasakan hal ini: Sulaiman Abdullah (67) warga Aceh Timur mengatakan, “Bencana ini bukan semata akibat hujan deras. Rusaknya hutan merupakan salah satu penyebabnya”[23]. Pakar lingkungan menekankan urgensi pemulihan tata kelola hutan. Rudi Putra (FKL Leuser) mengingatkan pentingnya melindungi Hutan Leuser agar bencana serupa tak terulang[24]. Agus Maryono juga menyarankan langkah ekohidrolik – menanam vegetasi di sepanjang sungai – sebagai mitigasi jangka panjang[25].
Penanggulangan darurat terus digiatkan. Selain bantuan pemerintah, berbagai organisasi kemanusiaan ikut terlibat. PBNU menyalurkan donasi hingga Rp2 miliar untuk korban Aceh[26]. PMI DKI Jakarta aktif menggalang dana; PMI Jaksel sendiri berhasil mengumpulkan Rp533 juta dan segera mengirim tim serta logistik ke Aceh[27][28]. Lazis dan ormas lain (Muhammadiyah, ACT, KAHMI, relawan lokal) juga membuka posko bantuan. Upaya pemulihan infrastruktur utama turut dipercepat; misalnya, perbaikan jalan nasional yang ambles, rekonstruksi bendungan, serta penyelesaian pembangunan jembatan darurat mulai dilakukan.
Hingga kini pemerintah daerah Aceh terus mendata kerusakan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Koalisi sipil mendesak pemerintah mengoptimalkan anggaran darurat: MaTA Aceh mendorong refocusing APBA-P 2025 agar lebih memprioritaskan kebutuhan pascabanjir (logistik darurat, obat-obatan, rumah sehat)[29]. Pemerintah juga berencana mempercepat rehabilitasi hutan dan infrastruktur pascabencana. Semua langkah tersebut diharapkan memulihkan kehidupan masyarakat Aceh yang hancur diterjang banjir bandang dan longsor ini.
Sumber: Laporan lapangan BNPB, BMKG, serta liputan media dan keterangan warga[30][3][4][1][18] (diedit). Gambar: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.